KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG CIPTA KERJA

KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG CIPTA KERJA, Kajian Yuridis, Tindak Pidana Pengrusakan Lingkungan Hidup...

Author: FADLAN HIDAYAT DAMANIK
Date: 2024
Keywords: Kajian Yuridis, Tindak Pidana Pengrusakan Lingkungan Hidup
Type: Skripsi
Category: penelitian

Penelitian ini menganalisis tindak pidana pengrusakan lingkungan hidup dalam perspektif UUCK atau yang lebih dikenal sebagai Omnibus Law. Perubahan oleh UUCK menimbulkan ketidakpastian dan dalam penegakan hukum lingkungan, yang berpotensi mengurangi kepastian hukum, Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana kepastian hukum terhadap Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia, Bagaimana pengaturan yuridis tindak pidana pengrusakan lingkungan hidup dari perspektif UUCK, dan bagaimana efektivitas penegakan hukum dalam mengatasi permasalahan pengrusakan lingkungan yang diakibatkan oleh oknum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis kasus. Data diperoleh melalui studi literatur terhadap Undang-Undang terkait, termasuk UU PPLH dan UU CK. UUPPLH diperkenalkan pada tahun 2009 sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi tantangan lingkungan hidup. Kemudian muncul UUCK dalam memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Kedua Undang-Undang ini memiliki peran yang berbeda dalam konteks regulasi lingkungan hidup, dengan UU-PPLH lebih menekankan pada penegakan hukum pidana sementara UUCK dengan penegakan hukum administratif. Dalam aspek kepastian hukum sebagai warga negara dengan adanya Undangundang yang telah di sahkan maka Wajib menaati hukum dan pemerintahan. UUCK memberikan perubahan signifikan terhadap kebijakan dan regulasi lingkungan hidup. Perubahan ini mencakup pergeseran dari sanksi pidana ke administratif dalam UUCK,efektivitas penegakan hukum juga bergantung pada kerjasama antara lembaga penegak hukum, dukungan masyarakat, dan sistem hukum yang kuat,Penegakan hukum yang konsisten serta penggunaan berbagai dasar hukum seperti pidana, administratif, dan perdata diperlukan untuk memastikan regulasi diterapkan secara efektif dan memberikan efek jera bagi pelaku.

Files:
LEMBAR JUDUL 1
DAFTAR PUSTAKA
ABSTRAK

Collections:
Digital Library UNPAB