ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI YANG DIBUAT MELALUI MEDIA ELEKTRONIK BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI YANG DIBUAT MELALUI MEDIA ELEKTRONIK BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, Perjanjian, Jual Beli, Media Elektronik...

Author: NURIKA SEPTIANA
Date: 2024
Keywords: Perjanjian, Jual Beli, Media Elektronik
Type: Skripsi
Category: penelitian

Perkembangan teknologi informasi saat ini, telah menciptakan hasil-hasil dan jenis-jenis peluang bisnis yang baru dimana transaksi-transaksi bisnis makin banyak dilakukan secara elektronik. Penulis tertarik meneliti tentang “Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Yang Dibuat Melalui Media Elektronik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016”. Dan mengambil tiga rumusan masalah, yaitu yang pertama Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Perjanjian Jual Beli, yang kedua Bagaimana prestasi dan wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Yang Dibuat Melalui Media Elektronik, dan yang ketiga Bagaimana Upaya Hukum Yang Dapat dilakukan pengguna apabila penyelenggara sistem elektronik gagal dalam melindungi data pengguna. Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan memakai tipe penelitian normatif. Adapun metode penelitian yang dipakai yaitu studi kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Data Sekunder. Upaya hukum yang dapat dilakukan pengguna apabila penyelenggara sistem elektronik gagal dalam melindungi data pengguna yaitu dapat mengajukan pengaduan kepada menteri komunikasi dan informatika, namun menurut Pasal 32 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Sistem Elektronik, apabila penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalu penyelesaian alternatif lainnya belum menyelesaikan sengketa atas kegagalan perlindungan data pengguna media sosial, maka pengguna dapat mengajukan gugatan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hendaknya pemerintah melakukan pembaharuan hukum yang mengatur hal-hal mengenai sanksi baik perdata maupun pidana terhadap pihak penjual yang wanprestasi agar tidak terbatas pada tanggung jawab pemberian berupa ganti rugi materiil semata.

Files:
LEMBAR JUDUL 1
DAFTAR PUSTAKA
ABSTRAK

Collections:
Digital Library UNPAB