Analisa putusan hakim nomor 1086 K/pidsus/2019 tentang turut serta melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan didalam ruang manfaat jalan (Studi putusan nomor 1086K/Pid.Sus/2019)

Analisa putusan hakim nomor 1086 K/pidsus/2019 tentang turut serta melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan didalam ruang manfaat jalan (Studi putusan nomor 1086K/Pid.Sus/2019), Analisa Hukum, Tindak Pidana, Turut Serta...

Author: FAHMI WIJAYA
Date: 2023
Keywords: Analisa Hukum, Tindak Pidana, Turut Serta
Type: Skripsi
Category: penelitian

Keberadaan jalan memang secara khusus dipergunakan sebagai ruang manfaat jalan dan hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Namun kenyataannya masih adanya kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan dari tahun ke tahun seperti data kasus Putusan Nomor 1086K/Pid.Sus/2019. Adapun permasalahannya, Pengaturan hukum terhadap tindak pidana melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan didalam ruang manfaat jalan, Penerapan sanksi melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan didalam ruang manfaat jalan, dan Analisa Putusan Hakim Nomor 1086k/Pid.Sus/2019 tentang turut serta melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan didalam ruang manfaat jalan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kepustakaan. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, Jenis data yang digunakan adalah Data Sekunder, dan penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Pengaturan hukum tindak pidana mengakibatkan terganggunya fungsi jalan didalam ruang manfaat jalan diatur Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dengan sanksi pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Analisa putusan Nomor 1086k/Pid.Sus/2019 telah tepat dan dari segi penerapan hukum materil terdakwa telah memenuhi unsur delik sesuai dengan yang didakwakan oleh penuntut umum yaitu Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman. Permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum telah sesuai karena Judex Juris menilai bahwa terdapat kekeliruan dimana peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Files:
LEMBAR JUDUL 1
DAFTAR PUSTAKA
ABSTRAK

Collections:
Digital Library UNPAB