TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM MENGENAI PENARIKAN PAKSA JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA( ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 669/Pdt.G/2019/PN.Mdn )

TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM MENGENAI PENARIKAN PAKSA JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA( ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 669/Pdt.G/2019/PN.Mdn ), Tinjauan Yuridis, Kekuatan Hukum, Penarikan Paksa, Jaminan Fidusia...

Author: ABRAM DIKI CIONTA GINTING
Date: 2023
Keywords: Tinjauan Yuridis, Kekuatan Hukum, Penarikan Paksa, Jaminan Fidusia
Type: Skripsi
Category: penelitian

Implementasi Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia terkait eksekusi jaminan fidusia dalam praktiknya menimbulkan kesewenangwenangan kreditur ketika menagih, menarik objek jaminan fidusia dengan dalih debitur cidera janji. Eksekusi Jaminan fidusia terhadap objek jaminan dapat dilakukan secara langsung oleh perusahaan leasing apabila perusahaan leasing telah mendaftarkan jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagaimana Pengaturan Yuridis Mengenai Aturan Dan Prosedur Penarikan Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Bagaimana Akibat Hukum Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia Oleh Kreditur Kepada Debitur Dengan Menggunakan Jasa Debt Collector Penulisan ini menggunakan penelitian hukum Normatif, jenis Penelitian hukum Pustaka Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara Penelitian Kepustakaan (Library Research) Prosedur penarikan kendaraan bermotor dari debitur oleh perusahaan pembiayaan Analisis Penulis Terhadap Kasus Penarikan Paksa Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 669/Pdt.G/2019/PN.Mdn adalah sebagai berikut Ketentuan Undang-undang 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia Pasal 15 ayat (2) menyebutkan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebaiknya kepada perusahaan pembiayaan agar tidak melakukan upaya hukum penarikan paksa terhadap objek jaminan fidusia dan agar mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia.

Files:
LEMBAR JUDUL 1
DAFTAR PUSTAKA
ABSTRAK

Collections:
Digital Library UNPAB