KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PENANGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BANSOS COVID 19

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PENANGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BANSOS COVID 19, Kebijakan Hukum, Tindak Pidana, Bantuan Sosial, Covid-19...

Author: IKE SEPTHIA HANDINA LUBIS
Date: 2023
Keywords: Kebijakan Hukum, Tindak Pidana, Bantuan Sosial, Covid-19
Type: Skripsi
Category: penelitian

Negara sangat serius menanggulangi Covid-19 untuk meminimalisir jumlah kasus, memutus penyebaran Covid-19, memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak serta untuk memulihkan perekonomian negara. Bahwa APBN yang sangat besar yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana tersebut tentu tidak sebanding dengan keselamatan warga negara dan ketahanan ekonomi nasional, sehingga sejatinya tidak boleh ada penyalahgunaan bantuan sosial Covid-19. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu Bagaimana pengaturan hukum pengelolaan dana bantuan sosial Covid-19 yang bersumber dari keuangan negara, Apa faktor penyebab penyalahgunaan bantuan sosial Covid-19 dan Bagaimana kebijakan hukum pidana tentang penyalahgunaan bantuan sosial Covid-19. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan terkait pemberian Bantuan Sosial Covid-19. Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu bantuan sosial menjadi salah satu jenis belanja daerah yang menyedot perhatian banyak pihak, bukan saja masyarakat atau kelompok masyarakat tetapi juga pemerintahan, anggota dewan perwakilan rakyat daerah, bupati, gubernur, walikota yang berkepentingan dengan bansos, dengan demikian rekening bansos memiliki resiko yang cukup tinggi untuk disalahgunakan atau diselewangkan. Para penerima dana bantuan sosial memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah terkait pengguna dana bantuan sosial tersebut. Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan pengguna bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang, Pasal 34 Ayat 1.

Files:
LEMBAR JUDUL 1
DAFTAR PUSTAKA
ABSTRAK

Collections:
Digital Library UNPAB