Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah terhadap terjadinya sertifikat ganda (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 170 K/Pdt/2017

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah terhadap terjadinya sertifikat ganda (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 170 K/Pdt/2017, Perlindungan Hukum, Pemegang Hak, Sertipikat Ganda...

Author: EMIR HUSIN PURBA
Date: 2023
Keywords: Perlindungan Hukum, Pemegang Hak, Sertipikat Ganda
Type: Skripsi
Category: penelitian

Sertipikat hak atas tanah sebagai alat bukti surat belum dapat memenuhi keinginan masyarakat, karena dalam prosesnya sering terjadi sengketa/konflik dalam hal menentukan siapakah yang berhak atas objek tanah tersebut. Dalam prakteknya, penerbitan sertipikat hak atas tanah masih terdapat ketidakpastian hukum dalam melindungi objek (tanah) dan subjek (hak perorangan/badan hukum) dari sertipikat hak atas tanah tersebut. Pada umumnya sengketa/konflik yang terjadi dan diketahui setelah terjadi penerbitan sertipikat ganda di masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari pengaturan hukum terhadap sertipikat hak atas tanah, perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah terhadap terjadinya sertipikat ganda, Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2604K/Pdt/2017 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, sedangkan data penelitian diperoleh dari data primer, sekunder, dan tersier yang menggunakan metode penelitian pustaka (Library Research) Sertipikat hak atas tanah yang ditegaskan oleh peraturan perundang-undangan tersebut sebagai surat tanda bukti hak, Perlindungan terhadap pemegang hak-hak atas tanah dalam perkara sertipikat ganda yang bersifat preventif berupa sosialisasi dalam bentuk penyebarluasan melalui media cetak, partisipasi masyarakat dalam penataan ruang, maupun sistem publikasi yang berlaku di Indonesia, Perlindungan terhadap pemegang hak-hak atas tanah dalam perkara sertipikat ganda yang bersifat represif erat kaitannya dengan peran hakim. Terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 2604 K/Pdt/2017 ini, penulis berpendapat bahwa majelis hakim yang menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi sudah tepat karena untuk menentukan pemilik sah sebidang tanah yang terdaftar dalam dua atau lebih bukti hak (sertipikat ganda) maka pemegang hak dalam sertipikat yang terbit lebih awal adalah pemilik sah tanah sengketa

Files:
LEMBAR JUDUL 1
DAFTAR PUSTAKA
ABSTRAK

Collections:
Digital Library UNPAB