ANALISA YURIDIS ATAS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE Studi Putusan Perkara No.96/Pid.Sus/2019/PT MDN

ANALISA YURIDIS ATAS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE Studi Putusan Perkara No.96/Pid.Sus/2019/PT MDN, Transaksi Elektronik, perjudian online , pembuktian tindak pidana...

Author: AYANDA SHIRO KAMARULLAH
Date: 2023
Keywords: Transaksi Elektronik, perjudian online , pembuktian tindak pidana
Type: Skripsi
Category: penelitian

Fenomena cepatnya perkembangan teknologi informasi tidak hanya terjadi di negara maju, tetapi telah menyebar ke seluruh dunia yang mengalami Perkembangan Teknologi Informasi. Tujuan Penelitian yaitu Mengetahui pengaturan hukum perjudian online yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan UndangUndang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Mengetahui pembuktian tindak pidana judi online dikaitkan dengan UndangUndang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Mengetahui Pertimbangan hukum hakim dalam pembuktian tindak pidana perjudian online di hubungkan dengan Putusan No.96/Pid.Sus/2019/PT MDN Sifat dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah atau unit yang diteliti. Hasil penelitian yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan bentuk dari perubahan Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Namun terkait dengan bentuk-bentuk dari tindak pidana cyber crime yang diatur tidak ada perubahan, sehingga segala bentuk tindak pidana Cyber Crime masih sama halnya dengan yang diatur dalam Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Tindak pidana judi online yamh diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tentu sesuai dengan tindak pidana pada umumnya memiliki unsur subjektif dan unsur objektif serta subjek tindak pidana. Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian

Files:
LEMBAR JUDUL 1
DAFTAR PUSTAKA
ABSTRAK

Collections:
Digital Library UNPAB