REPOSITORY

Universitas Pembangunan Panca Budi

Implementasi Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Propinsi Sumatera Utara

Askamaini (2024)

penelitian-implementasi-proses-penyidikan-tindak-pidana-narkotika-di-badan-narkotika-nasional-propinsi-sumatera-utara

Implementasi Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Propinsi Sumatera Utara

Implementasi Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Propinsi Sumatera Utara, Narkotika, Penyidikan, Badan Narkotika Nasional...

Author: Askamaini
Date: 2024
Keywords: Narkotika, Penyidikan, Badan Narkotika Nasional
Type: Thesis
Category: penelitian

Narkotika di Indonesia menjadi permasalahan serius, baik dari sisi hukum maupun sosial, mengingat dampaknya yang luas pada kesehatan masyarakat dan ketertiban umum. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pemerintah menetapkan landasan hukum yang kuat untuk mengendalikan kepemilikan dan penyebaran narkotika secara ilegal. Namun, implementasi penyidikan narkotika di BNN Provinsi Sumatera Utara menghadapi tantangan operasional dan hambatan kolaborasi antar-lembaga yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup tiga aspek utama: pengaturan hukum mengenai kepemilikan narkotika, pelaksanaan penyidikan oleh BNNP Sumut, serta peluang dan tantangan yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum narkotika. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, menggabungkan analisis normatif dengan observasi lapangan serta wawancara dengan penyidik, korban, dan pelaku tindak pidana narkotika. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundangundangan yang relevan, sedangkan pendekatan empiris membantu memahami penerapannya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 menyediakan dasar hukum yang kuat bagi BNN untuk menangani kasus narkotika. Namun, efektivitas penyidikan di BNNP Sumut terganggu oleh tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain, keterbatasan teknologi penyidikan, serta kekurangan sumber daya. Oleh karena itu, direkomendasikan adanya revisi UU No. 35 Tahun 2009 untuk memberikan kewenangan eksklusif pada BNN dalam kasus narkotika berskala besar, serta peningkatan koordinasi dengan instansi penegak hukum lain melalui peraturan teknis yang lebih spesifik.

Files:
LEMBAR JUDUL 1
DAFTAR PUSTAKA
ABSTRAK

Collections:
Digital Library UNPAB