Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Akuntansi Pemerintah Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pearung Silali, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan

Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Akuntansi Pemerintah Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pearung Silali, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Transparansi, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran dan Efektivitas...

Author: NETA JUNI S. HUTASOIT
Date: 2024
Keywords: Transparansi, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran dan Efektivitas
Type: Skripsi
Category: penelitian

Munculya undang-undang tentang desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memperkuat status desa sebagai pemerintahan masyarakat sekaligus sebagai kekuatan desa untuk membangun dan memberdayakan masyarakat. Sebagai dukungan dari pemerintah pusat terhadap kemajuan desa adalah desa mendapatkan dana transfer dari perimbangan yang diberikan kepada kabupaten berupa Dana Desa. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjadi dasar peraturan dalam pengelolaan keuangan desa yang berupa Dana Desa. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Humbang Hasundutan Kecamatan Paranginan Desa Pearung Silali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip Transparansi, akuntabel, partisipasi, dan tertib dan displin anggaran dalam pengelolaan dana desa apakah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah Kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan tekhnik dokumentasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa adalah perangkat desa dan masyarakat Desa Pearung Silali. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan tekhnik dokumentasi dan wawancara bahwa penerapannya sudah cukup baik yaitu mulai dari penerapan prinsip Transparansi, Akuntabel, partisipatif dan tertib dan displin anggaran. namun dalam penerapan prinsip Tertib dan Displin Anggaran masih cukup efektif dimana dalam penyerahan laporan pertanggungjawabannya belum tepat waktu, dan banyak hambatan-hambatan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dana desa. salah satunya karena kemampuan SDM yang kurang memadai.

Files:
LEMBAR JUDUL 1
DAFTAR PUSTAKA
ABSTRAK

Collections:
Digital Library UNPAB