Efektifitas berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam menaggulangi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Medan (Studi Penelitian Pada Satlantas Polsek Medan Timur)

Efektifitas berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam menaggulangi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Medan (Studi Penelitian Pada Satlantas Polsek Medan Timur), Penanggulangan, Pelanggaran Lalu Lintas, Implementasi...

Author: HERLINA RIZKIYAH HRP
Date: 2024
Keywords: Penanggulangan, Pelanggaran Lalu Lintas, Implementasi
Type: Thesis
Category: penelitian

Pelanggaran lalu lintas, umumnya berkenaan dengan masalah persyaratan teknis dan kelaikan kenderaan dan perlengkapan kenderaan bermotor, masalah surat izin mengemudi, serta kepatuhan pengemudi terhadap rambu-rambu lalu lintas. Oleh karena itu, perlu dilakukan kebijakan penanggulangan pelanggaran lalu lintas, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, sedangkan data penelitian diperoleh dari data primer dan juga data sekunder yang menggunakan metode penelitian lapangan (Field Research). Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Satlantas Polsek Medan Timur, adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memaknai kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam aturan, marka, dan rambu-rambu lintas. Sehingga ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas masih sangat rendah, yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Implementasi penegakan hukum UU No. 22/2009 tentang LLAJ terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Satlantas Polsek Medan Timur, sudah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, harus diakui masih ada penyimpangan yang dilakukan oleh petugas di lapangan, sehingga masih perlu untuk dilakukan perbaikan sistem penegakan hukum. Kebijakan yang dilakukan dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas, terdiri dari kebijakan preventif dan refresif. Kebijakan preventif meliputi: pengaturan dan pengawasan lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas), menyediakan fasilitas layanan SIM keliling dan Online untuk mempermudah pengurusan dan perpanjangan SIM, serta menyediakan fasilitas pembayaran pajak kenderaan secara online melalui e-Samsat. Sedangkan kebijakan refresif dilakuan dengan cara menegur pelanggar dan melakukan penindakan.

Files:
LEMBAR JUDUL 1
DAFTAR PUSTAKA
ABSTRAK

Collections:
Digital Library UNPAB