ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI IURAN APBD (ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH) TERHADAP PENERIMA BANTUAN DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (STUDI PADA BPJS KESEHATAN KABUPATEN ACEH UTARA)

ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI IURAN APBD (ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH) TERHADAP PENERIMA BANTUAN DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (STUDI PADA BPJS KESEHATAN KABUPATEN ACEH UTARA), Analisis Yuridis, Iuran APBD, JKN...

Author: HASNUR FERYA KHOMAINI
Date: 2024
Keywords: Analisis Yuridis, Iuran APBD, JKN
Type: Thesis
Category: penelitian

Pasal 409 ayat (4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Kesehatan dari APBD sesuai dengan kebutuhan Kesehatan daerah. Di Kabupaten Aceh Utara, alokasi APBD untuk PBI menjadi krusial dalam memastikan keberlangsungan dan keberhasilan program JKN, terutama dalam jangka panjang. Untuk mengetahui pengaturan hukum iuran APBD terhadap Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), implementasi iuran APBD terhadap Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kab. Aceh Utara, dan hambatan dan solusi implementasi iuran APBD terhadap Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kab. Aceh Utara. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris/sosiologis melalui studi lapangan. Penelitian juga menggunakan penelitian hukum normatif melalui penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian penting dari upaya pemerintah untuk mewujudkan cakupan kesehatan universal di Indonesia. Implementasi iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Aceh Utara merupakan komponen krusial dalam upaya pemerintah daerah untuk menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh warganya, khususnya yang berada dalam kelompok tidak mampu. Meskipun dihadapkan pada berbagai hambatan seperti keterbatasan anggaran, kesulitan dalam identifikasi dan verifikasi penerima manfaat, tantangan koordinasi antar lembaga, serta komplikasi administrasi dan birokrasi, Kabupaten Aceh Utara berupaya untuk mengoptimalkan penggunaan dana APBD dalam mendukung keberlanjutan dan efektivitas program JKN. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut melibatkan optimalisasi sumber daya keuangan daerah, penggunaan teknologi informasi untuk memperbaharui dan memverifikasi data penerima manfaat secara efisien, peningkatan koordinasi dan komunikasi antar lembaga melalui pembentukan forum koordinasi, serta reformasi prosedur administratif dan birokrasi untuk mempercepat proses alokasi dan distribusi dana.

Files:
LEMBAR JUDUL 1
DAFTAR PUSTAKA
ABSTRAK

Collections:
Digital Library UNPAB