Penegakan Hukum terhadap Kepemilikan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Dilindungi sebagai Tindak Pidana Kejahatan (Studi Penelitian Balai KSDA Aceh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)

Penegakan Hukum terhadap Kepemilikan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Dilindungi sebagai Tindak Pidana Kejahatan (Studi Penelitian Balai KSDA Aceh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Penegakan Hukum, Kepemilikan Tumbuhan dan Satwa, BKSDA Aceh...

Author: AULIA CHAIRUN NISSA
Date: 2023
Keywords: Penegakan Hukum, Kepemilikan Tumbuhan dan Satwa, BKSDA Aceh
Type: Skripsi
Category: penelitian

Ekosistem merupakan bentuk dan susunan bentang alam, daratan maupun perairan, dimana makhluk atau organisme hidup (tumbuhan, hewan dan mikroorganism) berinteraksi dan membentuk keterikatan dengan lingkungan fisiknya. Undang-undang terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem yang berlaku di Indonesia adalah UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Didalam UU ini mengatur perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sampai saat ini penegakan hukum terhadap kepemilikan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di Indonesia masih belum optimal. Yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi, Bagaimanakah penyelesaian hukum terhadap kepemilikan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi sebagai tindak pidana kejahatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan Bagaimanakah Peran Balai KSDA Aceh Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan terhadap tindak pidana kepemilikan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara wawancara dan studi pustaka. Dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan perannya Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.75/Menhut-II/2014 yakni di dalam Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa “untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan perlindungan hutan petugas polisi hutan melakukan langkah atau upaya diantaranya preemtif dan upaya preventif, sedangkan PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam melakukan tugas pembantuan kepada PPNS Balai Gakkum untuk pelaksanaan upaya refresif di bidang tindak pidana satwa yang dilindungi”.

Files:
LEMBAR JUDUL 1
DAFTAR PUSTAKA
ABSTRAK

Collections:
Digital Library UNPAB