Pertanggungjawaban Hukum pidana terhadap Tindak Pidana aborsi ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan(Analisa Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Btl)

Pertanggungjawaban Hukum pidana terhadap Tindak Pidana aborsi ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan(Analisa Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Btl), Pertanggungjawaban Hukum pidana terhadap Tindak Pidana aborsi ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan(Analisa Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Btl)...

Author: dr. FATHUL JANNAH
Date: 2023
Keywords: Pertanggungjawaban Hukum pidana terhadap Tindak Pidana aborsi ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan(Analisa Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Btl)
Type: Thesis
Category: penelitian

Studi ini menelusuri hubungan antara hukum dan kesehatan dalam konteks pergaulan bebas dan aborsi di Indonesia. Masyarakat memerlukan hukum kesehatan sebagai pengaturan perawatan dan aplikasinya dalam hukum perdata, pidana, dan administrasi. Sementara perkembangan teknologi telah mempengaruhi pergaulan remaja, menyebabkan penyimpangan sosial seperti seks bebas dan aborsi. Meski dianggap tindak pidana oleh sebagian masyarakat, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan, seperti dalam kasus indikasi medis atau hasil perkosaan. Aborsi, bagaimanapun, merupakan isu kontroversial dan dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius. Pengaturan tindakan aborsi dalam Hukum Indonesia ada dalam dua undang-undang, yaitu KUHP dan UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Kedua undang-undang ini memiliki perbedaan dalam mengatur aborsi. Studi ini juga mencakup analisis dari kasus pengadilan yang relevan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kasus aborsi, dengan tujuan untuk memberikan pandangan lebih dalam tentang pertanggungjawaban hukum pidana terhadap tindak pidana aborsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan, termasuk peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pelaku tindak pidana aborsi dapat dijatuhi sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda. Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Btl menegaskan bahwa pelaku tindak pidana aborsi telah melanggar ketentuan yang ada dan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada putusan perkara tersebut hakim Menyatakan Terdakwa Ajeng Syaqinah Vitaloka tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum; selanjutnya, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan denda sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Files:
LEMBAR JUDUL 1
DAFTAR PUSTAKA
ABSTRAK

Collections:
Digital Library UNPAB