ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN (Studi Kasus di Polres LabuhanBatu)

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN (Studi Kasus di Polres LabuhanBatu), Penerapan, Hukum Pidana, Tindak Pidana Pencurian...

Author: BASYARUDDIN SIREGAR
Date: 2023
Keywords: Penerapan, Hukum Pidana, Tindak Pidana Pencurian
Type: Thesis
Category: penelitian

Tindak pidana ringan, khususnya tindak pidana pencurian ringan, akhirakhir ini menarik perhatian publik karena penanganannya dianggap tidak lagi proporsional dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang diatur. penerapan Pasal 364 KUHP sekalipun Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tidak begitu berpengaruh terhadap Kepolisian karena Kepolisian bekerja berdasarkan pedoman hukum positif yakni KUHP dan KUHAP. Sementara itu hambatan – hambatan yang dialami Kepolisian. Pengaturan tindak pidana ringan saat ini diasumsikan sebagai semacam perlindungan dari adanya penegakan hukum yang tidak proporsional terhadap tindak pidana yang (kerugiannya) dianggap tidak serius. Logika bahwa penentuan tindak pidana ringan ini berhubungan dengan proses penanganan di pengadilan, meski mungkin dengan alasan berbeda, dapat ditemukan kembali dalam KUHAP yang kemudian berlaku di Indonesia. Mungkin, karena belum ditemukan mengapa pada waktu itu sistem penanganan tindak pidana ringan yang asalnya dari masa kolonial ini dipertahankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai factor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana ringan ditengah masyarakat, penerapan restorative justice dalam tindak pidana ringan serta upaya da peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana ringan . Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Alat pengumpul data digunakan melalui bahan perpustakaan serta peraturan undangundang yang berkaitan dengan data diambil dari perpustakaan dan lapangan mengenai penerapan hukum pidana ringan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh factor terjadinya tindak pidana ringan disebabkan oleh adanya factor internal dan eksternal. Penerapan hukum restorative justice terhadap tindak pidana ringan dengan dikeluarkannya Surat Putusan Mahkamah Agung (SEMA), upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana ringan dengan bekerja sama baik kepada masyarakat dan melakukan upaya preventif maupun represif agak tidak bertambahnya pelaku tindak pidana ringan ditengah masyarakat.

Files:
LEMBAR JUDUL 1
DAFTAR PUSTAKA
ABSTRAK

Collections:
Digital Library UNPAB