TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN PERATURAN DESA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA SEBAGAI IMPLEMENTASI MENJALANKAN KEWENANGAN DESA MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014 (Studi di Desa Pakkat Hauagong, Kabupaten Humbang Hasundutan)

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN PERATURAN DESA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA SEBAGAI IMPLEMENTASI MENJALANKAN KEWENANGAN DESA MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014 (Studi di Desa Pakkat Hauagong, Kabupaten Humbang Hasundutan), Desa, Peraturan Desa, Kewenangan Desa...

Author: HENNY SIMARMATA
Date: 2023
Keywords: Desa, Peraturan Desa, Kewenangan Desa
Type: Skripsi
Category: penelitian

Kedudukan Peraturan Desa dalam hieraki perundang-undangan di Indonesia tidak dijelaskan secara tegas, tetapi tetap diakui secara yuridis formal eksistensinya serta memiliki kekuatan ketentuan hukum seperti peraturan perundang-undangan yang lain. Desa sebagai tonggak utama dalam perkembangan Negara memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desa dalam susunan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunannya diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami peran peraturan desa dalam sistem ketentuan di Indonesia, memahami mekanisme pembentukan peraturan desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 dan memahami implementasi kewenangan desa terkait pembentukan peraturan desa di desa Pakkat Hauagong, Kabupaten Humbang Hasundutan. Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Lapangan (Field Research). Adapun hasil dari penelitian ini adalah implementasi pembentukan peraturan desa di Desa Pakkat Hauagong Kabupaten Humbang Hasundutan masih banyak kekurangan dalam proses pembentukannya. Dalam pembentukan peraturan desa di Desa Pakkat Hauagong masih terdapat banyak faktor penghambatnya seperti masyarakatnya yang masih awam terhadap peraturan desa, kurangnya kerjasama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan desa Pakkat Hauagong sebagai desa yang masyarakatnya adalah mayoritas batak toba masih lebih dominan menggunakan hukum adat daripada peraturan desa dalam menyelesaikan permasalahan.

Files:
LEMBAR JUDUL 1
DAFTAR PUSTAKA
ABSTRAK

Collections:
Digital Library UNPAB