TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN PERKARA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI ACEH (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN.Tkn)

TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN PERKARA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI ACEH (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN.Tkn), (Penangan, Kekerasan Seksual, Anak, Qanun Jinayat...

Author: MUHAMMAD IMAM DRAJAT
Date: 2025
Keywords: (Penangan, Kekerasan Seksual, Anak, Qanun Jinayat
Type: Skripsi
Category: penelitian

Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki keistimewaan yaitu qanun jinayat yang mengatur tentang jarimah termasuk kekerasan seksual pada anak. Surat Edaran SE-2/E/Ejp/11/2020 menyatakan jaksa dalam menuntut perkara seksual yang korbannya di wilayah Aceh harus mengikuti Qanun Jinayat yaitu dengan Uqubat penjara. Salah satu praktik kekerasan seksual di wilayah Aceh adalah kekerasan seksual terhadapanakak yang terjadi pada Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN.Tkn). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan memaksa anak bagaimana pengaturan hukum tentang penanganan perkara kekerasan seksual terhadap Anak di wilayah Aceh, bagaimana implementasi dalam penanganan perkara kekerasan seksual terhadap Anak di wilayah Aceh, dan bagaimana peran Jaksa dalam penanganan perkara kekerasan seksual terhadap dualitas penerapan hukum terhadap anak di Wilayah Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan. Dengan menggunakan dua sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN.Tkn dan Qanun Jinayat, serta data sekunder dari buku-buku atau kajian yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian data di analisis menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Pengaturan hukum tentang penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak di Aceh diatur oleh Qanun Jinayat, khususnya dalam Pasal 50, yang menetapkan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual. Meskipun UU Perlindungan Anak memiliki kedudukan lebih tinggi, Qanun Jinayat dan UU Pemerintahan Aceh setara sebagai peraturan khusus. Implementasi hukum sering menunjukkan dualitas, di mana jaksa masih merujuk pada UU Perlindungan Anak, seperti dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tkn. Oleh karena itu, jaksa harus menerapkan Qanun Jinayat sesuai dengan pedoman dalam Surat Edaran SE-2/E/Ejp/11/2020 dan berkoordinasi dengan penyidik untuk memastikan penerapan hukum yang konsisten, demi keadilan dan perlindungan optimal bagi anak korban kekerasan seksual.

Files:
LEMBAR JUDUL 1
DAFTAR PUSTAKA
ABSTRAK

Collections:
Digital Library UNPAB