REPOSITORY

Universitas Pembangunan Panca Budi

Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dikawasan Pertambangan PT.Freeport Indonesia Timika - Papua

SATYA RAJ (2023)

penelitian-implementasi-penegakan-hukum-tindak-pidana-pencurian-dikawasan-pertambangan-ptfreeport-indonesia-timika--papua

Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dikawasan Pertambangan PT.Freeport Indonesia Timika - Papua

Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dikawasan Pertambangan PT.Freeport Indonesia Timika - Papua, hukum pidana, tindak pidana, pencurian, pertambangan...

Author: SATYA RAJ
Date: 2023
Keywords: hukum pidana, tindak pidana, pencurian, pertambangan
Type: Thesis
Category: penelitian

Tambang Grasberg adalah tambang emas dan tembaga paling produktif di dunia sehingga volume limbah yang dihasilkan juga sangat luar biasa sehingga merusak penghidupan masyarakat setempat, terutama Suku Amungme dan Suku Kamoro. Berlatar belakang kehilangan mata pencaharian akibat kegiatan usaha pertambangan PTFI, pencurian konsentrat, peralatan penambangan, dan barangbarang pribadi pekerja semakin meningkat intensitasnya. Alasan fundamental di balik pencurian ini membawa tantangan tersendiri dalam penegakan hukumnya. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan kategori live case study guna mengungkap praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di kawasan pertambangan PTFI. Data primer dikumpulkan dengan metode wawancara dan data sekunder dengan metode library research. Pengolahan data penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa: (1) kegiatan pertambangan PTFI telah memicu eskalasi konflik dan prevalensi tindak pidana di Papua; (2) tindak pidana pencurian di kawasan pertambangan PTFI dilatarbelakangi oleh dorongan yang bersifat fundamental dan berbasis patriotisidealisme; dan (3) penegakan Hukum Pidana terhadap tindak pidana pencurian di kawasan pertambangan PTFI lebih ditekankan pada diskresi dan diversi. Oleh karena itu, disarankan agar: (1) PTFI mengimplementasikan CSR dan reklamasi dengan sepenuh hati sebagai upaya mengurangi gesekan dengan penduduk lokal; (2) PTFI menggandeng Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat dalam rangka mengupayakan rekonsiliasi dengan masyarakat yang terdampak kegiatan usaha pertambangannya; dan (3) aparat penegak hukum, terutama satuan non organik, membangun kepercayaan penduduk lokal agar penegakan hukum dengan diversi tidak memunculkan fenomena residivisme.

Files:
LEMBAR JUDUL 1
DAFTAR PUSTAKA
ABSTRAK

Collections:
Digital Library UNPAB