Pelaksanaan Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (Studi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara)

Pelaksanaan Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (Studi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara), Pelaksanaan, Hak Interpelasi, DPRD Sumatera Utara...

Author: SATRIA ARJUNA
Date: 2019
Keywords: Pelaksanaan, Hak Interpelasi, DPRD Sumatera Utara
Type: Skripsi
Category: penelitian

Hak Interpelasi merupakan sebuah kewenangan DPRD dalam melakukan fungsinya yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah. Hak Interpelasi dilakukan oleh DPRD kepada Pemerintah namun walaupun begitu Hak Interpelasi juga harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan empiris dengan melakukan penelitian kepada anggota DPRD Sumatera Utara. Penelitian empiris (lapangan) bertujuan untuk memperoleh keterangan dan data yang falid mengenai permasalahan. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat dengan DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia. Kesimpulannya adalah pelaksanaan hak interpelasi berdasarkan Pasal 194 Undang-Undang MD3 Nomor 17 Tahun 2014 tentang pelaksanaan interpelasi menitik beratkan pada mekanisme pelaksanaan hak interpelasi DPR dalam pengawasan meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakankebijakannya yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Files:
LEMBAR JUDUL 1
DAFTAR PUSTAKA
ABSTRAK

Collections:
Digital Library UNPAB