REPOSITORY

Universitas Pembangunan Panca Budi

ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN KEWAJIBAN FUNGSI SOSIAL RUMAH SAKIT DENGAN STATUS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (STUDI DI RSUD SULTAN SYARIF MOHAMMAD ALKADRIE PONTIANAK)

JOSEPB NUGROHO HALOMOAN SIMARMATA (2025)

penelitian-analisis-yuridis-pemenuhan-kewajiban-fungsi-sosial-rumah-sakit-dengan-status-badan-layanan-umum-daerah-blud-ditinjau-dari-undangundang-nomor-17-tahun-2023-tentang-kesehatan-studi-di-rsud-sultan-syarif-mohammad-alkadrie-pontianak

ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN KEWAJIBAN FUNGSI SOSIAL RUMAH SAKIT DENGAN STATUS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (STUDI DI RSUD SULTAN SYARIF MOHAMMAD ALKADRIE PONTIANAK)

ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN KEWAJIBAN FUNGSI SOSIAL RUMAH SAKIT DENGAN STATUS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (STUDI DI RSUD SULTAN SYARIF MOHAMMAD ALKADRIE PONTIANAK), Kewajiban Hukum, Fungsi Sosial, Rumah Sakit Umum Daerah...

Author: JOSEPB NUGROHO HALOMOAN SIMARMATA
Date: 2025
Keywords: Kewajiban Hukum, Fungsi Sosial, Rumah Sakit Umum Daerah
Type: Thesis
Category: penelitian

Rumah Sakit merupakan ujung tombak pemberian pelayanan kesehatan spesialistik kepada masyarakat. Terdapat kekhawatiran sehubungan dengan pemberian pelayanan kesehatan berorientasi keuntungan yang dapat sebabkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu semua produk hukum terkait pelayanan rumah sakit selalu mencantumkan fungsi sosial rumah sakit. Namun seiring berjalannya waktu dan dinamika hukum kesehatan yang telah terjadi dalam puluhan tahun ini muncul pertanyaan apakah pengaturan hukum sehubungan fungsi sosial rumah sakit perlu di sesuaikan. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan melihat permasalahan pemenuhan kewajiban menjalankan fungsi sosial dan kewajiban hukum bersifat sosial termasuk kewajiban menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) oleh RSUD dan menggunakan pendekatan statute approach (peraturan perundang-undangan) dengan melihat aspek Perundang-undangan yang berlaku. Adapun hasil penelitian didapatkan bahwa fungsi sosial yang diatur UU Nomor 17 Tahun 2023 sama persis dengan peraturan perundang-undangan empat belas tahun sebelumnya, sehingga cenderung tidak efektif dalam realita hukum kesehatan tentang perumahsakitan. Kesimpulan dari Tesis ini adalah perlu ada peninjauan dari pembuat produk hukum sehubungan dengan pengaturan fungsi sosial rumah sakit agar lebih sesuai dengan kondisi realita hukum masyarakat perumahsakitan saat ini.

Files:
LEMBAR JUDUL 1
DAFTAR PUSTAKA
ABSTRAK

Collections:
Digital Library UNPAB