Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Pelaksanan Eksekusi Objek Fidusia Ditinjau Dari Undang -undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Pelaksanan Eksekusi Objek Fidusia Ditinjau Dari Undang -undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Fidusia, Eksekusi, Jaminan...

Author: NAZLA KHAIRANI
Date: 2023
Keywords: Fidusia, Eksekusi, Jaminan
Type: Thesis
Category: penelitian

Ketentuan hukum jaminan terdapat pula pada berbagai peraturan perunda Undang-undangan yang mengatur penjaminan utang. beberapa diantara peraturan pelaksanaan tersebut berupa peraturan pemerintah misalnya PP No 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya dengan melalui pendekatan yuridis normative. Sedangkan jenis penelitian ini adalah yuridis normative (metode penelitian hukum normative). Metode penelitian yuridis normative adalah penelitian ukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga memberikan suatu batasan terhadap ruang lingkup berlakunya setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia. Hal ini kembali dipertegas melalui rumusan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Pasal 1 angka (2) menyebutkan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik itu berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak tanggungan Upaya dalam Perjanjian pembiayaan fidusia pada perusahaan pembiayaan yang bentuknya merupakan perjanjian baku tersebut juga telah dicantumkan beberapa klausula eksonerasi yang pada dasarnya klausula tersebut merupakan berbagai konsekuensi hukum yang menjadi hak dari perusahaan pembiayaan selaku kreditur yang akan diberlakukan bagi setiap debitur apabila dikemudian hari melkukan wanprestasi yang berupa tidak melakukan pembayaran angsuran kredit kepemilikan mobil maupun berupa keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran.

Files:
LEMBAR JUDUL 1
DAFTAR PUSTAKA
ABSTRAK

Collections:
Digital Library UNPAB