Repository UNPAB - Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Berupa Uang Penggantian Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi (Berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi)

K.S. HOLMES SARAGI; Dr Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.; Dr Muhammad Arif Sahlepi , S.H., M.Hum; Universitas Pembangunan Panca Budi, UNPAB

Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Berupa Uang Penggantian Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi (Berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi)

Thesis, K.S. HOLMES SARAGI (2023) | Kembali

Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Profitabilitas PT. Ace Hardware Indonesia Tbk Periode 2019-2023

R. AY. AISYAH R. SALSABILA PP (2024)

Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Profitabilitas PT. Ace Hardware Indonesia Tbk Periode 2019-2023, Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Profitabilitas PT. Ace Hardware Indonesia Tbk Periode 2019-2023...

Analisis Akibat Perubahan Besaran Kapasitor Terhadap Penggunaan Energi Listrik Pada Motor Induksi 1 Phase

RIO RIFALDI (2024)

penelitian

Analisis Akibat Perubahan Besaran Kapasitor Terhadap Penggunaan Energi Listrik Pada Motor Induksi 1 Phase, Analisis Akibat Perubahan Besaran Kapasitor Terhadap Penggunaan Energi Listrik Pada Motor Induksi 1 Phase...

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Melakukan Transaksi Jual Beli Menggunakan E Commerce Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen revisian judul

RAJALI RAMBE (2024)

penelitian

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Melakukan Transaksi Jual Beli Menggunakan E Commerce Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen revisian judul, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Melakukan Transaksi Jual Beli Menggunakan E Commerce Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen revisian judul...

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR OLEH DINAS PERHUBUNGAN KAB ASAHAN DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO 19 TAHUN 2021 TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

DINDA FADILLAH RAMBE (2024)

penelitian

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR OLEH DINAS PERHUBUNGAN KAB ASAHAN DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO 19 TAHUN 2021 TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR, ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR OLEH DINAS PERHUBUNGAN KAB ASAHAN DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO 19 TAHUN 2021 TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR...

Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 699/Pid.B/2023/PN Stb)

OKTA PRIANI BR SURBAKTI (2024)

penelitian

Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 699/Pid.B/2023/PN Stb), Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 699/Pid.B/2023/PN Stb)...