PELAKSANAAN WEWENANG KEPALA DAERAH DALAM MELAKSANAKAN INVESTASI YANG BERSUMBER DARI KEUANGAN DAERAH

PELAKSANAAN WEWENANG KEPALA DAERAH DALAM MELAKSANAKAN INVESTASI YANG BERSUMBER DARI KEUANGAN DAERAH, Investasi, Kepala Daerah, Keuangan, Wewenang...

Author: ZULVIKAR CANIAGO
Date: 2025
Keywords: Investasi, Kepala Daerah, Keuangan, Wewenang
Type: Thesis
Category: penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan wewenang kepala daerah dalam melaksanakan investasi yang bersumber dari keuangan daerah, dengan fokus pada pengaturan hukumnya, peran kepala daerah dalam implementasi kebijakan investasi, serta dampak hukum yang timbul apabila investasi tersebut menimbulkan masalah. Investasi yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan investasi daerah tidak jarang menimbulkan persoalan hukum, baik karena penyimpangan prosedur, lemahnya pengawasan, maupun potensi penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif kewenangan kepala daerah dalam melakukan investasi daerah telah diatur secara cukup jelas, namun masih terdapat celah dalam implementasinya, terutama terkait akuntabilitas, kehati-hatian, dan sinergi kelembagaan. Kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah memiliki tanggung jawab penuh atas seluruh proses investasi, sehingga apabila terjadi penyimpangan, dapat dikenai sanksi administratif, perdata, hingga pidana. Selain itu, investasi yang tidak terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah juga berisiko menimbulkan kerugian keuangan daerah dan berdampak pada keberlanjutan fiskal. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman akademik dalam bidang hukum administrasi keuangan negara dan tata kelola pemerintahan daerah, sekaligus memberikan masukan praktis bagi perumusan kebijakan dan pengawasan investasi daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Files:
LEMBAR JUDUL 1
DAFTAR PUSTAKA
ABSTRAK

Collections:
Digital Library UNPAB