CITIZEN LAWSUIT TERHADAP INKONSISTENSI LAPANGAN MERDEKA SEBAGAI CAGAR BUDAYA KOTA MEDAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 756/Pdt.G/2020/Pn Mdn)

CITIZEN LAWSUIT TERHADAP INKONSISTENSI LAPANGAN MERDEKA SEBAGAI CAGAR BUDAYA KOTA MEDAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 756/Pdt.G/2020/Pn Mdn), Citizen Lawsuit, Inkonsistensi, Lapangan Merdeka, Cagar Budaya...

Author: P.PUTRO NOTO NEGORO
Date: 2025
Keywords: Citizen Lawsuit, Inkonsistensi, Lapangan Merdeka, Cagar Budaya
Type: Skripsi
Category: penelitian

Persoalan hukum yang sering terjadi di Indonesia terkait dengan sejarahperadaban dan kebudayaan kuno adalah terkait dengan cagar budaya, Suatu objekdikatakan sebagai cagar budaya apabila telah ditetapkan sebagaimana yangtercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UU tentang Cagar Budaya). Upaya melaksanakan pengelolaan cagar budaya melalui penguatan kepastian hukum penetapan cagar budaya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Penetapan Cagar Budaya Oleh Pemerintah Daerah Menurut Peraturan Perundang-Undangan?, bagaimana Mekanisme Penetapan Cagar Budaya Melalui Gugatan Citizen Lawsuit ?dan bagaimana Analisis terhadap Putusan 756/PDT.G/2020/PN MDNtentangPenetapan Cagar Budaya Oleh Pemerintah Daerah ?. Metode penelitian ini bersifat deskriptif, menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode kepustakaan( Library Research). Jenis data Sekunder dan analisis data kualitatif. Kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk Peraturan Daerah. dijabarkan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 dan Pasal 2 UUNo23tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Citizen lawsuit merupakan mekanismepengawasan yang dilakukan oleh masyarakat selaku pemegang kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara. Putusan 756/PDT.G/2020/PN MDN tersebut mengakui prinsipcitizen lawsuit sebagai hak gugat yang dimiliki oleh warga negara. PenggunaanAsasKepastian Hukum dalam AUPB menjadi salah satu alat uji bagi Hakimdalammemutus perkara tata usaha Negara. Penulis menyimpulkan bahwa gugatan Citizen Lawsuit adalah wewenangdari Pengadilan Negeri Medan dan putusannya adalah menetapkan tanah lapang merdekaMedan sebagai cagar budaya melalui surat penetapan pemerintah Kota Medan. Danpenulis menyarankan agar pemerintah dan masyarakat harus dapat menjaga danmelestarikan cagar budaya serta melakukan gugatan Citizen Lawsuit apabilapemerintah tidak menyalahgunakan fungsi dari cagar budaya tersebut.

Files:
LEMBAR JUDUL 1
DAFTAR PUSTAKA
ABSTRAK

Collections:
Digital Library UNPAB