PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) SEKTOR PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR (STUDI PUTUSAN NOMOR: 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) SEKTOR PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR (STUDI PUTUSAN NOMOR: 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Korupsi, Dana Desa...

Author: WILLYAM LORENSIUS HUTABARAT
Date: 2025
Keywords: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Korupsi, Dana Desa
Type: Skripsi
Category: penelitian

Ada tiga permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu, (1) Pengaturan hukum tindak pidana korupsi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES), (2) Penegakan hukum tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) sektor pembangunan Pemerintah Kabupaten Samosir berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan undang-undang lainnya. (3). Analisis kasus dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Alat pengumpul data pada penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (apbdes) sektor pembangunan di Kabupaten Samosir masih menghadapi tantangan dalam transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan. Kelemahan dalam implementasi peraturan seperti Pasal 27 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terkait kewajiban publikasi anggaran dan Pasal 26 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengawasan internal. Tindak pidana korupsi yang diungkap melalui Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn menunjukkan penyalahgunaan wewenang oleh perangkat desa. Hakim dalam perkara ini menjatuhkan sanksi berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 52 KUHP untuk memberikan efek jera dan memulihkan kerugian negara.

Files:
LEMBAR JUDUL 1
DAFTAR PUSTAKA
ABSTRAK

Collections:
Digital Library UNPAB