Analisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan manusia dibawah umur melalui Platform Media sosial ditinjau dari perspektif Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 dan Undang No 17 Tahun 2016(Studi putusan nomor : 1824/Pid.sus/ 2023/ PN

Analisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan manusia dibawah umur melalui Platform Media sosial ditinjau dari perspektif Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 dan Undang No 17 Tahun 2016(Studi putusan nomor : 1824/Pid.sus/ 2023/ PN, Legal Protection, Social Media Platforms, Human Trafficking....

Author: ANDREAS OKTA PASARIBU
Date: 2025
Keywords: Legal Protection, Social Media Platforms, Human Trafficking.
Type: Jurnal
Category: penelitian

Penelitian ini analisis perlindungan hukum terhadap perdagangan manusia yang di muat melalui vidio melalui platform media sosial. Yang mana dalam hal ini tejadi dimana banyak dijumpai di aplikasi platform media sosial dimana vidio yang di dalamnya mengandung unsur pornografi dan tak jarang pengguna tersebut juga memperdagangkan dirinya dengan penonton aplikasi tersebut dengan cara mencantumkan link yang dapat diakses oleh penonton agar terarah ke kontak pribadi pemilik akun agar bisa melakukan transaksi tersebut. Dengan demikian maka tindakkan tersebut bisa di kategorikan sebagai suatu tindak perdagangan manusia dimana secara tidak langsung manusia tersebut menyerahkan haknya akan sesuatu kepada orang lain dengan mendapatkan imbalan yang bernilai ekonomis yang akan menguntungkan kedua belah pihak secara melawan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif berdasarkan sumber data sekunder yang diambil dari studi kasus putusan pengadilan dan undang-undang dengan analisis menggunakan bahan hukum terkait. Hasil dari penelitian ini mendapatkan hasil berupa pengetahuan terkait bentuk perlindungan hukum dalam tindak pidana perdagangan manusia yang dilakukan melalui platform media sosial yang berbasis vidio yang berunsur tindak pidana perdagangan orang dimuat dalam pasal 40 ayat 2 dan ayat 2(a) yang bertuliskan: “ Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. dan Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Files:
Tidak ada data !

Collections:
Digital Library UNPAB