Implementasi Program Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 (Studi Pada BNNK Langkat)

Implementasi Program Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 (Studi Pada BNNK Langkat), Implementasi, P4GN, Narkotika...

Author: Heriyanto
Date: 2016
Keywords: Implementasi, P4GN, Narkotika
Type: Skripsi
Category: penelitian

Penanggulangan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dilakukan dengan memperkuat kelembagaan BNN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penguatan kelembagaan dimaksud adalah pengembangan kelembagaan BNN menjadi instansi vertikal sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota dengan Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Di sini penulis tertarik untuk meneliti tentang Implementasi Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Studi Pada BNNK Langkat) dan mengambil 3 (tiga) rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan umum tentang Badan Narkotika Nasional, bagaimana program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di BNNK Langkat dan apa upaya yang dilakukan BNNK Langkat dalam implementasi program P4GN. Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan memakai tipe penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Adapun metode penelitian yang dipakai, yaitu studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research) dengan lokasi penelitian di BNNK Langkat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Penyebaran narkotika sudah hampir tak bisa dicegah. Masyarakat dapat dengan mudah mendapat narkotika dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, tentu saja hal ini mengundang kekhawatiran semua pihak. Untuk itu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat giat melakukan sosialisasi terhadap masyarakat khususnya mereka yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika. Adapun kesimpulannya adalah Pengaturan umum tentang Badan Narkotika Nasional diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) Di BNNK Langkat dilakukan dengan cara pencegahan yaitu : meningkatnya kesadaran masyarakat umum tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, penegakkan yaitu : meningkatnya upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus narkotika serta mengungkapkan dan memutus jaringan sindikat narkotika, rehabilitasi yaitu : meningkatnya sarana dan prasarana perawatan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, pemberantasan yaitu pemetaan jaringan dilakukan untuk mengetahui daerah penyalahgunaan narkotika dan mengetahui lokasi masuk dan keluarnya distribusi penyalahgunaan narkotika serta mengetahui jaringan narkotika. Upaya yang dilakukan BNNK Langkat dalam implementasi program P4GN yaitu melalui pencegahan. Rehabilitasi, dalam upaya rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika, selain menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemberantasan narkotika, cara ini dilakukan apabila dengan cara penyuluhan/ pencegahan dan rehabilitasi masih terdapat peredaran gelap narkotika.

Files:
LEMBAR JUDUL 1
DAFTAR PUSTAKA
ABSTRAK

Collections:
Digital Library UNPAB