PERAN OMBUDSMAN RI DALAM PENGAWASAN PELAYANAN KESEHATAN MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK (STUDI PADA PUSKESMAS PERUMNAS 1 KOTA PONTIANAK)

PERAN OMBUDSMAN RI DALAM PENGAWASAN PELAYANAN KESEHATAN MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK (STUDI PADA PUSKESMAS PERUMNAS 1 KOTA PONTIANAK), hak asasi manusia...

Author: DEA AMBAR MULYANTIKA
Date: 2024
Keywords: hak asasi manusia
Type: Thesis
Category: penelitian

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. UU No.25 Tahun 2009 memuat definisi hukum bahwa pelayanan publik merupakan suatu kegiatan yang belrtuljulan ulntulk melmelnulhi kelbultulhan akan sulatul pellayanan selsulai delngan pelratulran pelrulndang-ulndangan yang belrlakul telrhadap barang, jasa, selrta pellayanan administrasi yang diseldiakan olelh pelrulsahaan bagi seltiap masyarakat dan pelnduldulk pelnyeldia layanan pulblik. Tujuan dalam penelitian Untuk mengetahui Peran Tenaga Kesehatan Atas Pelayanan Puskesmas Perumnas 1 Kepada Masyarakat; Peran Ombudsman dalam Menangani Pengaduan dan Hambatan dalam Pengawasan Pelayanan Puskesmas Perumnas 1 Kepada Masyarakat; serta mengetahui Peran Ombudsman RI Dalam Pengawasan Pelayanan Kesehatan Menurut Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Pada Puskesmas Perumnas 1 Kota Pontianak). Hasil penelitian menunjukkan tenaga kesehatan sebagai pelaksana pelayanan kesehatan di puskesmas melakukan tugas sesuai tupoksi. Pelayanan yang dilakukan tenaga kesehatan di seluruh unit pelayanan kesehatan juga dilakukan berdasarkan hukum yang terkait dalam SOP yang diarahkan oleh dinas kesehatan. Hasil penilaian oleh ombudsman tahun 2022 dimensi pengaduan UPT Puskesmas Perumnas 1 berjumlah 18,16?tatan maksimal nilai untuk pengaduan yaitu 21,45%. Selain pengaduan, Ombudsman dalam melakukan pengawasan pelayanan publik terutama di UPT Puskesmas Perumnas 1, memiliki suatu hambatan: a.Masyarakat sulit diminta waktu untuk wawancara atau mengisi kuisioner (dimensi output) karena waktu pelayanan dari satu pasien ke pasien lain relative cepat dan kadang kondisi pasien tidak memungkinkan untuk diwawancara. b. masih ada kesulitan dari setiap Organisasi Pemerintah Daerah atau unit dalam pemenuhan bukti dukung penilaian (pada dimensi input dan pengaduan).

Files:
LEMBAR JUDUL 1
DAFTAR PUSTAKA
ABSTRAK

Collections:
Digital Library UNPAB