kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan pedofilia berbasis hak asasi manusia

kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan pedofilia berbasis hak asasi manusia, Kebijakan Hukum Pidana, Pedofilia...

Author: RIZKY WAHYUNI
Date: 2024
Keywords: Kebijakan Hukum Pidana, Pedofilia
Type: Thesis
Category: penelitian

Pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata pedofilia berasal dari Bahasa Yunani, paedo (anak) dan philia (cinta). Kejahatan pedofil menjadi ancaman karena kasus-kasus baru selalu bermunculan di sejumlah daerah. Maraknya kasus kejahatan seksual terhadap anak terus menjadi sorotan karena jumlahnya yang kian meningkat mendorong pemerintah untuk lebih konsen dalam menerapkan kebijakan hukum bagi para pelaku kejahatan seksual anak atau pedofilia dengan menerapkan hukuman tambahan kebiri kimia, kebijakan hukum pidana yang menuai pro kontra terutama oleh para aktivis hak azasi manusia. Berdasarkan permasalahan tersebut diperlukan penelitian yang menjawab pertanyaan bagaimana pengaturan tentang pedofilia yang disebut sebagai tindak pidana dalam peraturan hukum di Indonesia, bagaimana upaya negara dalam melindungi anak dari pelaku kejahatan pedofilia dan bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan pedofilia yang berbasis hak azasi manusia Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau normanorma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian terhadap data sekunder. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam menanggulangi kejahatan pedofilia dengan menambahkan sanksi tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik adalah kebijakan yang sangat progresif bagi pemerintah dalam menghadapi darurat kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak tidak melanggar hak azasi manusia karena dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang dengan prinsip kehati-hatian. Kebiri kimia adalah upaya perlindungan bagi pemerintah dalam menekan terjadinya perampasan hak azasi manusia yang tidak manusiawi terhadap anak-anak. Pembatasan HAM pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak melalui tindakan kebiri kimia memenuhi syarat untuk dapat diberlakukan oleh negara dalam rangka memberikan perlindungan bagi orang lain

Files:
LEMBAR JUDUL 1
DAFTAR PUSTAKA
ABSTRAK

Collections:
Digital Library UNPAB