Penerapan Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Studi Penelitian pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA-Khusus)

Penerapan Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Studi Penelitian pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA-Khusus), Pidana, Korupsi, Hukuman Tambahan...

Author: LIHASMAN
Date: 2021
Keywords: Pidana, Korupsi, Hukuman Tambahan
Type: Skripsi
Category: penelitian

Korupsi ialah suatu tindakan yang melanggar daripada tugas-tugas resmi pada Negara secara bertentangan dengan hukum untuk membuat kaya diri sendiri atau kelompoknya selayaknya yang tercantum pada Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. No. 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan kejahatan korupsi akan tetapi dalam prakteknya belum menghasilkan efek besar dalam kasus kejahatan korupsi di Indonesia. Adapun rumusan masalah pada skripsi ini ialah agar mengetahui rupa pidana tambahan dan dasar hakim dalam memberikan pidana tambahan bagi pelaku kejahatan korupsi. Data penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan disusun secara deskriptif, hal ini bertujuan agar menghasilkan gambaran yang jelas dan kongkrit terhadap objek penelitian. Kesimpulan dari skrispsi ini adalah agar mengetahui bentuk dari hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi dan dasar hakim dalam menjatuhkan hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan undangundang No.31 tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Files:
LEMBAR JUDUL 1
DAFTAR PUSTAKA
ABSTRAK

Collections:
Digital Library UNPAB