Tinjauan Yuridis Pengedaran Sediaan Farmasi Jenis TramadolYang Tidak Memenuhi Standar Persyaratan dan Mutu (Studi putusan No. 338/Pid.Sus/2021/PN Sbr)

Tinjauan Yuridis Pengedaran Sediaan Farmasi Jenis TramadolYang Tidak Memenuhi Standar Persyaratan dan Mutu (Studi putusan No. 338/Pid.Sus/2021/PN Sbr), Obat, Farmasi, Tramadol, Standar Mutu...

Author: LAILA SARI
Date: 2023
Keywords: Obat, Farmasi, Tramadol, Standar Mutu
Type: Skripsi
Category: penelitian

Kasus pada putusan No. 338/Pid.Sus/2021/PN. Sbr majelis hakim turut memiliki pertimbangan yang didasari pada fakta-fakta hukum dan dalam hal ini hakim juga menggunakan dakwaan alternatif ke dua dari penuntut umum yang mana terdakwa akan didakwa sebagaimana pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana pengaturan hukum peredaran obat di Indonesia, apa faktor penyebab orang melakukan peredaran obat berbahaya dan bagaimana analisis hokum putusan No.338/Pid.Sus/2021/PN. Sbr. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, teknik pengumpulan data kepustakaan (library research). Kesehatan dipandang sangat penting bagi rakyat Indonesia. Salah satu bentuk dari pelayanan kesehatan adalah adanya ketersediaan obat. Pengaturan tentang peredaran obat di Indonesia tentu tak terlepas dari peraturan hukum. Pengaturan hukum mengenai peredaran obat di Indonesia diatur dalam UU No. 36 Tentang Kesehatan. UU ini turut mengatur peredaran obat dimulai dari klasifikasi jenis obat, pelarangan, hingga sanksi yang berbentuk baik pidana maupun secara hokum perdata. Dalam kasus ini, praktikal kefarmasian harus memiliki regulasi yang lebih jelas di Indonesia untuk memisahkan antara keprofesian hingga komponen kerja terkhususnya ini harus direalisasikan melalui membuat Undang-Undang khusus. Sebaiknya Majelis Hakim harus mempertimbangkan dampak atau efek jera terdakwa dengan memberikan edukasi atau rehabilitasi untuk tidak lagi melakukan penyebaran sediaan farmasi yang bukan dalam bidangnya terkhususnya terhadap sedian farmasi yang memiliki regulasi ketat dan kewenangan khusus untuk hal tersebut.

Files:
LEMBAR JUDUL 1
DAFTAR PUSTAKA
ABSTRAK

Collections:
Digital Library UNPAB