Penanggulangan Tindak Pidana Pembakaran Hutan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Penanggulangan Tindak Pidana Pembakaran Hutan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Penanggulangan, Tindak Pidana, Pembakaran Hutan...

Author: INDAH PERMATA SARI SIREGAR
Date: 2022
Keywords: Penanggulangan, Tindak Pidana, Pembakaran Hutan
Type: Thesis
Category: penelitian

Pembakaran hutan merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak. Berangkat dari masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan di negeri ini, mengakibatkan masih bebasnya para pelaku menjalankan aksinya untuk membakar hutan. Hal ini memaksa kita semua untuk melihat dan meneliti kembali kebijakan-kebijakan hukum dalam rangka penanggulangan tindak pidana pembakaran hutan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, sedangkan data penelitian diperoleh dari data primer dan juga data sekunder yang menggunakan metode penelitian pustaka (Library Research) Penyebab kebakaran hutan yang terjadi akibat kesengajaan manusia disebakan beberapa faktor diantaranya Konflik antara Perusahaan dan Masyarakat pemilik lahan, Pembakaran hutan yang disengaja, Perambahan hutan, Perladangan berpindah, pertambangan, transmigrasi, pertambahan permukiman penduduk, dan lain-lain, Beberapa Tindakan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pembakaran hutan antara lain Pemadaman, Penggalangan Sumber Daya Manusia (SDM), Identifikasi dan Pemetaan Sumber Air, Dukungan Dana, Identifikasi Daerah Bebas Asap, serta Organisasi Regu Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 684/K/Pid.Sus.LH/2017 tersebut harus ditolak alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan hal yang demikian tidak tunduk pada kasasi karena merupakan kewenangan Judex Facti Penulis setuju permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 684/K/Pid.Sus.LH/2017 tersebut harus ditolak alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan hal yang demikian tidak tunduk pada kasasi karena merupakan kewenangan Judex Facti

Files:
LEMBAR JUDUL 1
DAFTAR PUSTAKA
ABSTRAK

Collections:
Digital Library UNPAB