TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERIKANAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERIZINAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 153/PID.SUS/2016/PN.LGS)

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERIKANAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERIZINAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 153/PID.SUS/2016/PN.LGS), Tindak Pidana, Surat Persetujuan Berlayar, Surat Izin Penangkapan Ikan, Penegakan Hukum...

Author: SAPARUDIN
Date: 2022
Keywords: Tindak Pidana, Surat Persetujuan Berlayar, Surat Izin Penangkapan Ikan, Penegakan Hukum
Type: Thesis
Category: penelitian

Negara Republik Indonesia merupakan Negara dengan kondisi geografis sebagai Negara kepulauan dengan luas perairan sekitar 5,8 juta km2 dan kaya akan sumber daya lautnya. Sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia tersebut tersebar di seluruh perairan yurisdiksi nasional yang siap untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin guna memajukan kesejahteraan umum dan meningkatkan pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan pasal 17 dan Pasal 42 ayat (3) menyatakan bahwa sebuah kapal yang ingin melakukan penangkapan ikan diwajibkan memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode hukum Yuridis Normatif. Metode yuridis normatif suatu metode penulisan hukum yang berdasarkan pada teori-teori hukum, literatur-literatur dan peraturan perundangundangan yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan Hukum terhadap Pelaku penangkapan ikan tanpa memiliki SPB dan SIUP dengan menganalisis putusan pengadilan negeri langsa nomor : 153/Pid.Sus/2016/ PN.Lgs. Berdasarkan analisis hasil penelitian yang ditinjau dari peraturan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan terhadap putusan nomor : 153/ Pid.Sus/2016/PN.Lgs. Terdakwa H. Ilyas Jamaluddin sebagai nahkoda kapal tidak memenuhi syarat-syarat kelengkapan surat kapal seperti SPB dan SIPI dinyatakan bersalah dilihat dari unsur-unsur kesengajaan yang dijelaskan diatas, bahwa pelaku sebagai Nahkoda kapal tidak berniat untuk memperpanjang masa berlaku dari surat-surat perizinan perikanan padahal Terdakwa sudah berlayar lebih dari 8 (delapan) kali. Majelis Hakim Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Penulis tidak sependapat dengan penjatuhan putusan pidana tersebut, karena dalam kasus ini terdakwa berlayar menggunakan Surat izin yang sudah habis masa berlaku selama 4 bulan dan sudah 8 kali berlayar menggunakan surat izin kadaluarsa. Seharusnya putusan tersebut sepenuhnya mengikuti aturan Pasal 98 Undang-undang no. 45 tahun 2009 tentang perikanan

Files:
LEMBAR JUDUL 1
DAFTAR PUSTAKA
ABSTRAK

Collections:
Digital Library UNPAB