Analisis Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Yang berdampak Pada Pembatalan Sertifikat Hak Milik

Analisis Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Yang berdampak Pada Pembatalan Sertifikat Hak Milik, Pemalsuan, Cacat Hukum, Pembatalan Hak Tanah...

Author: WIDODO
Date: 2023
Keywords: Pemalsuan, Cacat Hukum, Pembatalan Hak Tanah
Type: Thesis
Category: penelitian

Keyakinan "pemalsuan" secara meyakinkan yang didirikan dalam klaim dengan latar belakang pemalsuan tanda tangan pada mandat penjualan, tuntutan hukum dan pengaduan pidana terhadap pihak polisi atas penerbitan mandat palsu tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penerbitan akta kepemilikan yang jelas-jelas berlatar belakang tidak sah atau melanggarmmerupakan kesalahan hukum dalam penerbitan dan kelahiran akta tersebut, dan hal ini akan mengganggu penerbitan sertifikat hak milik harus ditinjau dan kemudian dibatalkan. Berdasarkan UU 30/2014 dalam Pasal 1 Ayat 7, sertifikat tanah merupakan salah satu Keputusan Tata Usaha Negara (“KTUN”). Untuk mencabut KTUN, dapat mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sesuai dengan peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (“Permen Agraria/BPN 9/1999”) Pasal 1 (14) mendefinisikan pencabutan sebagai pencabutan putusan pemberian hak atas tanah atau akta hak milik, karena menunjukkan cacat hukum tata usaha negara pada saat putusan itu dikeluarkan, atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang bersifat final. Pembatalan sertifikat hak atas tanah dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan melalui Badan Pertanahan setempat dengan alasan kareba adanya cacat hukum administratif.

Files:
LEMBAR JUDUL 1
DAFTAR PUSTAKA
ABSTRAK

Collections:
Digital Library UNPAB