KEWENANGAN YURIDIS PERADILAN TATA USAHA NEGARA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA FIKTIF POSITIF

KEWENANGAN YURIDIS PERADILAN TATA USAHA NEGARA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA FIKTIF POSITIF, Kewenangan Yuridis, Peradilan Tata Usaha Negera, Fiktif Positif...

Author: YUDI RINALDI SURACHMAN
Date: 2022
Keywords: Kewenangan Yuridis, Peradilan Tata Usaha Negera, Fiktif Positif
Type: Thesis
Category: penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peraturan hukum terhadap kewenangan yuridis peradilan tata usaha Negara pasca berlakunya undang-undang no 30 tahun 2014 dalam menyelesaikan sengketa fiktif positif serta bagaimana dampak perubahan prinsip fiktif positif yang diperkenalkkan oleh undang-undang no 30 tahun 2014 dan penerapan prinsip fiktif positif dalam peradilan tata usaha Negara. Penelitian tesis ini dilaksanakan dengan pendekatan yuridis normatif, normative sumber penelitian hukum di peroleh dari kepustakaan bukan dari lapangan untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum, dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekumder.

Files:
LEMBAR JUDUL 1
DAFTAR PUSTAKA
ABSTRAK

Collections:
Digital Library UNPAB